Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah bidang kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.
Articles
7 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12, No 3 (2018): Edisi November"
:
7 Documents
clear
<![CDATA[Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Jazuli, Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 3 (2018): Edisi November ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.243-257
<![CDATA[Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama kredibilitas penyelenggaraan pemerintahanyangbaik(goodgovernment).Undang-Undang Nomor 25Tahun 2009 tentangPelayanan Publik telah mengatur bagaimana seharusnya pemerintah memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat sehingga mewujudkan pelayanan yang prima khususnya terhadap layanan kekayaan intelektual yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sistem informasi Kekayaan Intelektual yang integral dan mudah diakses oleh masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik, mendukung pembangunan bangsa, memajukan kesejahteraan umum serta meningkatkan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual di Indonesia, namun dalam tataran implementasinya masih terdapat adanya hambatan-hambatan pelaksanaan pelayanan prima baik di tingkat pusat maupun Kantor Wilayah sehingga diperlukan suatu upaya-upaya untuk mengatasinya.Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah implementasi proses permohonan pendaftaran paten yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, hambatan yang ada, dan penerapan prinsip-prinsip layanan publik dalam proses permohonan pendaftaran paten. Hasil dari kajian ini menyatakan bahwa penerapan Undang-Undang tentang Paten tidak secara signifikan mengeliminir permasalahan yang ada di DJKI, dominannya permasalahan dan hambatan internal di DJKI, dan belum terimplementasikannya dengan baik prinsip-prinsip layanan publik terhadap layanan paten bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi Narapidana ]]>
<![CDATA[Haryono Haryono]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 3 (2018): Edisi November ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.295-311
<![CDATA[Salah satu tujuan pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan antara narapidana dan masyarakat. Lapas Terbuka merupakan unit strategis dalam rangka mempersiapkan narapidana melaksanakan proses reintegrasi sosial yang berdasarkan konsep community–based correction. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi penempatan narapidana di Lapas Terbuka serta hambatan penempatan narapidana di Lapas Terbuka Nusakambangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan mix method. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Lapas Terbuka melaksanakan pembinaan narapidana tahap lanjutan dalam bentuk asimilasi. Pelaksanaan penempatan narapidana di Lapas Terbuka Klas IIB Nusakambangan yang sudah memasuki masa asimilasi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS_PK.01.01.02-100 Tahun 2013. Hambatan penempatan narapidana ke Lapas Terbuka Klas IIB Nusakambangan disebabkan antara lain karena kurangnya minat Narapidana, tingginya narapidana khusus, mind set pegawai serta asimilasi juga dilakukan di Lapas umum.]]>
<![CDATA[Peran Ganda Administrator sebagai Mediator dalam Sengketa Transaksi Ponsel Bekas secara Online ]]>
<![CDATA[Aan Aswari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 3 (2018): Edisi November ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.259-274
<![CDATA[Teknologi transaksi ikut menyediakan sebuah tempat yang spesifik bagi para pihak untuk melakukan transaksi, sehingga dalam perkembangan pemanfaatannya mendorong signifikat pengguna yang terbukti semakin meningkat. Peningkatan bertransaksi online diikuti dengan pertumbuhan sengketa transaksi online, khusus dalam kajian ini menggambarkan sebuah sistem rumit pada sebuah telepon selular bekas, yang ditransaksikan dalam sebuah sistem yang rumit pula, yaitu secara online. Fenomena tersebut menghadirkan permasalahan terkait penyelesaian sengketa transaksi elektronik telepon seluler bekas secara online oleh administrator yang juga berperan sebagai mediator dapat memenuhi eskpektasi kepuasan para pihak, yang bertujuan untuk mengukur secara kualitatif terkait representasi tujuan hukum mengakomodir perbuatan hukum ini. Hasil penelitian yang menggunakan pendekatan socio legal research ini, mendeskripsikan tentang: (1)Pola penyelesaian sengketa para pihak bersama mediator online, dan (2) Kepuasan konsumen yang diperoleh dari penyelesaian sengketa transaksi online. Akhirnya disimpulkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan masih menimbulkan rasa kecewa bahkan kerugian bagi salah satu pihak akibat peran ganda administrator sekaligus mediator online, disarankan agar mediator online melewati proses pembentukan dan rekrutmen sesuai dengan prosedur hukum, sehingga hasil yang dilahirkan oleh mediator profesional dapat melahirkan hukum yang harus dilaksanakan serta memiliki kekuatan hukum.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi pada Provinsi Kepulauan Riau) ]]>
<![CDATA[Imam Lukito]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 3 (2018): Edisi November ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.313-330
<![CDATA[Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah yang belum memiliki produk indikasi geografis terdaftar. Keanekaragaman alam Indonesia memberikan kekayaan produk indikasi geografis, oleh karena itu pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk memetakan produk-produk yang berpotensi indikasi geografis. Penelitian ini menganalisa permasalahan terkait peran Pemerintah Daerah Kepulauan Riau dalam mendorong potensi indikasi geografis dan kendala dalam pendaftaran indikasi geografis di Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, peran pemerintah daerah di Kepulauan Riau sejauh ini masih terbatas pada menginventarisir dan menyampaikan data-data produk yang memiliki potensi untuk didaftarkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, namun belum ada tindak lanjut untuk melakukan penelitian untuk membuat buku persyaratan; dan kedua, kendala dalam pendaftaran indikasi geografis adalah ketidaktahuan manfaat yang diperoleh dari indikasi geografis, kurangnya kesadaran dan ketidakpahaman akan kewajiban membangun indikasi geografis serta faktor alam seperti daerah pertambangan yang berimbas pada hasil pertanian dan perkebunan serta dominasi wilayah perairan dan laut yang menyebabkan tingkat kesulitan dalam mengukur batas wilayah laut dan iklim di bawah perairan laut sebagai variabel yang dideskripsikan dalam buku persyaratan.]]>
<![CDATA[Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Secara Elektronik ]]>
<![CDATA[Nizar Apriansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 3 (2018): Edisi November ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.227-241
<![CDATA[Sejak berlakukanya pendaftaran jaminan fidusia banyak ditemukannya kendala baik teknis maupun subtantif, maka penelitian ini mengangkat permasalahan keabsahan jaminan fidusia yang didaftarkan secara elektronik dan kendala-kendala yang dihadapi pasca berlakunya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran ilmiah terkait dengan penerapan secara elektronik pendaftaran jaminan fidusia dengan metode yang digunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan analisa data penelitain ini menyimpulkan bahwa: Sertifikat jaminan fidusia secara elektronik yang didaftarkan melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak sah karena bertentangan dengan: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibu Kota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Undang- undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada dua kendala yang dapat terungkap pada penelitian ini diantaranya kendala substantif, kendala teknis dan terakhir penelitian menyarankan perlu adanya peraturan yang jelas mengenai pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, serta didukung dengan sistem pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia yang baik.]]>
<![CDATA[Kebijakan Kredit yang Dihapusbukukan atau Dihapus Tagih oleh Bank BUMN dalam Perspektif Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Sudjana Sudjana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 3 (2018): Edisi November ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.331-348
<![CDATA[Kajian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang ketentuan yang mengatur penyelesaian kredit bermasalah yang dihapusbukukan atau dihapus tagih oleh Bank Badan Usaha Milik Negara. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (statuta approach), metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan teknik analisa data normatif kualitatif. Hasil kajian menunjukan bahwa Ketentuan Penyelesaian kredit bermasalah yang dihapusbukukan atau dihapus tagih oleh Bank Badan Usaha Milik Negara dari sisi substansi hukum kontradiksi atau inkonsisten sehingga pemangku kepentingan ragu-ragu dalam melaksanakan hapus buku atau hapus tagih tersebut.]]>
<![CDATA[Peran Intelijen Keimigrasian dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan yang Ditimbulkan oleh Orang Asing di Wilayah Indonesia ]]>
<![CDATA[Trisapto Agung Nugroho]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 3 (2018): Edisi November ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.275-293
<![CDATA[Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis peran inteligen imigrasi dalam pengawasan orang asing dan langkah apasaja yang dilakukan dalam mengantisipasi potensi kerawanan oleh orang asing. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran Intelijen Keimigrasian melakukan deteksi dini terhadap setiap gangguan (potensi kerawanan) yang mungkin ditimbulkan oleh orang asing, baik yang akan masuk maupun orang asing yang berada dan berkegiatan di wilayah Indonesia serta mengancam stabilitas negara. Proses deteksi dini melalui berbagai tahap yaitu pengolahan data orang asing (visa dan paspor) dan menganalisis secara mendalam sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam sistem manajemen informasi keimigrasian (SIMKIM). Informasi yang ada dibuat dalam bentuk produk intelijen yang berasal dari keterangan masyarakat, instansi pemerintah, mendatangi tempat atau bangunan yang dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing serta melakukan operasi intelijen. Langkah antisipasi yang dilakukan yaitu: pertama: membangun sistem pelaporan orang asing (APOA) dengan melibatkan semua unsur masyarakat dan asosiasi hiburan, hotel, restoran untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing. Kedua: Membentuk komunitas inteligen yaitu Badan Intelijen Negara, TNI, Polri, dan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan inteligen negara baik pusat dan daerah (Kominpus dan Kominda) sebagai wadah tukar menukar informasi terkait keberadaan orang asing. Ketiga: Bekerjasama dengan Interpol (Imigrasi akan memilik /tersambung dengan data interpol sehingga data-data dari seluruh negara). Inteligen Kemigrasian (Imigrasi) juga bekerjasama dengan POLRI dengan menandatangani penggunaan aplikasi I-24/7 berfungsi mendeteksi data-data pemegang paspor yang hilang atau dicuri maupun buron yang dicari suatu negara.]]>
